BPK diminta untuk mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal itu menyikapi gizi buruk dan campak yang mengakibatkan ratusan warga Asmat di Papua meninggal dunia.
Jumlah dana Otsus yang terus bertambah setiap tahun tidak akan menyelesaikan masalah Papua jika pengelolaan dana Otsus Papua masih berantakan seperti beberapa tahun terakhir.
Fraksi Bangun Papua mendukung langkah-langkah yang tengah dilakukan oleh MRP untuk menampung sebanyak mungkin aspirasi soal Otsus Papua
DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh sehingga tujuan percepatan peningkatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa tercapai.
Parlemen Senayan telah meminta Pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara menyeluruh sehingga tujuan percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa tercapai.
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.
Rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.
Kebijakan seperti Itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyambangi kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik usulan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai soal Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.